Oleh: ismailku | 4 September 2009

Ikan Mas dan KHV

Ditulis oleh Adi Sucipto
Selasa, 16 Juni 2009 12:35
Koi herpes virus (KHV), merupakan penyakit virus ganas yang meyebabkan kematian massal pada ikan mas. Serangan penyakit ini tidak hanya menyerang Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, serangan KHV menyerang pertama kali pada tahun 1998 dan terjadi di Israel tahun 1999. Untuk selanjutnya, beberapa kasus juga telah menyerang negara Amerika Serikat, Eropa, dan Asia (Hedrick et al., 2000; OATA, 2001; Anonymous, 2003 dalam Hartman, et al. 2004). Penyakit KHV dapat menyebabkan kematian massal 80–100% dari populasi ikan mas dan umumnya pada kondisi suhu air 72–81°F (22–27°C). Serangan virus ini dapat terjadi pada berbagai umur ikan. Namun berdasarkan hasil uji kohabitasi, menunjukkan bahwa ikan ukuran benih lebih rentan dibandingkan dengan ukuran induk (Perelberg et al., 2003 dalam Hartman, et al. 2004).

KHV digolongkan sebagai virus DNA yang termasuk dalam famili Herpesviridae (contoh: herpes virus). Meskipun dalam beberapa diskusi ilmiah, mendiskusikan akurasi klasifikasi tersebut hingga tahun 2003, namun tahun 2004 diperoleh hasil yang menunjukkan kebenaran klasifikasi tersebut yang didasarkan pada morfologi dan kajian genetikanya (Waltzek et al., 2004 dalam Hartman, et al. 2004). Penyakit KHV telah didiagnosa pada ikan koi dan ikan mas konsumsi. Namun demikian, spesies golongan cyprinid lainnya seperti common goldfish (Carassius auratus) dan grass carp (Ctenopharyngodon idella) menunjukkan bahwa tidak terserang KHV. Seperti halnya infeksi virus herpes lainnya, KHV diyakini berada dalam tubuh ikan mas terinfeksi untuk kelangsungan hidupnya sehingga ikan mas tersebut berpotensi sebagai carrier virus.

Serangan KHV dapat menyebar dengan beberapa cara seperti halnya herpes virus lainnya. Penyebarannya dapat terjadi karena kontak langsung dengan ikan yang terinfeksi, air dari ikan terinfeksi dan atau melalui air atau tanah tempat ikan terinfeksi dipelihara.

Di Indonesia, KHV secara umum menyerang ikan mas yang ada di Jawa dan daerah lain yang produk ikan masnya berasal dari Jawa. Akibat dari serangan ini, banyak pembudidaya yang beralih pada komoditas lain. Hal ini karena sudah tidak ada lagi induk yang akan digunakan dalam produksi atau usahanya sering merugi akibat serangan penyakit. Keadaan ini tentu saja dapat berakibat makin berkurangnya plasma nutfah strain ikan mas yang umumnya berasal dari beberapa daerah di Jawa. Strain Majalaya, menjadi sulit ditemukan di daerah asalnya Majalaya Kabupaten Bandung, atau Sinyonya yang kini sulit ditemukan strain yang asli di Pandeglang, Banten. Daerah lain yang tidak terserang KHV dapat dijadikan sumber plasma bagi suatu siatem budidaya untuk menghasilkan ikan mas yang bebas KHV dengan menerapkan teknik biosecurity.

Mengingat bahwa serangan KHV telah menyababkan kerugian yang sangat besar dalam kegiatan produksi ikan mas, regulasi tentang pelarangan peredaran ikan mas dari daerah yang terserang KHV ke daerah baru yang belum terserang, merupakan empati pemerintah agar kerugian yang dialami oleh pembudidaya tidak berlangsung terus-lama-meningkat. Bagi daerah yang fasilitas ikan masnya sudah pernah terjangkiti KHV, upaya awal berupa pemusnahan ikan yang terserang merupakan langkah tepat — walau ‘terasa’ menyakitkan — untuk dilakukan. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah uji PCR secara dini terhadap ikan mas sebelum didistribusikan ke daerah lain. Semua upaya ini memang memerlukan konsistensi, dukungan dana dan metoda lain yang lebih efektif tanpa ‘mengorbankan” para pembudidaya serta penerapan biosecurity dalam kegiatan budidaya. Biosecurity didefinisikan sebagai serangkaian usaha untuk mencegah atau mengurangi peluang masuknya suatu penyakit ke suatu sistem budidaya dan mencegah penyebarannya dari suatu tempat ke tempat lain yang masih bebas. Prinsip dasar dalam pengaplikasiannya adalah isolasi dan desinfeksi. Di Indonesia khususnya sektor perikanan, istilah dan pelaksanaan biosecurity masih sangat relatif baru sehingga konsep ini belum banyak diterapkan. Paling tidak ada dua hal yang menyebabkan para pembudidaya belum melaksanakan program ini, antara lain kurangnya pengetahuan dan miskonsepsi terutama tentang besarnya biaya dalam penerapan biosecurity tanpa mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh. Efektifitas program biosecurity tergantung pada beberapa hal, baik faktor teknis, managerial maupun ekonomi. Oleh karenanya, dalam pelaksanaannya sangat memerlukan kedisiplinan dan kepedulian yang tinggi baik pada level pelaksana maupun manager. Aplikasi di tingkat farm harus dilakukan secara komprehensif sehingga dapat mencegah masuk, berkembang dan menyebarnya pathogen tertentu yang sangat berbahaya. Dalam suatu kegiatan budidaya, pelaksanaan konsep ini diharapkan mampu menjadi solusi alternatif bagi terciptanya budidaya perikanan yang berkelanjutan.

Diagnosa positif tidaknya ikan terserang KHV dilakukan di laboratorium oleh para ahli kesehatan dan penyakit dengan beberapa metoda baik langsung maupun tidak langsung. Yang tergolong metoda langsung adalah 1) isolasi dan identifikasi virus (misal, pertumbuhan virus) dari sel sirip ikan dan 2) teknik PCR (misal, pengujian keberadaan gen KHV), walaupun tidak 100% data yang dihasilkannya akurat. Sedangkan yang tergolong metoda tidak langsung melalui teknik ELISA, yakni dengan mengamati produksi antibodi dari ikan yang terserang. Dengan ELISA, dapat diketahui bahwa ikan pernah atau sedang terserang KHV.

KHV sebenarnya hanya salah satu penyakit diantara beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh virus. Dua jenis virus lainnya adalah spring viremia of carp (SVC) and carp pox (CHV-1).

Hingga saat ini belum ada obat untuk ikan yang terserang KHV. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa resistensi alami terjadi apabila suhu air media pemeliharaan dinaikkan hingga 30 oC (Ronen et al., 2003 dalam Hartman, et al. 2004). Menaikkan suhu air ini memang tidak direkomendasi dalam pemeliharaan ikan mas/koi untuk waktu yang lama. Hal ini karena meskipun ikan tersebut resisten secara alami, namun dapat menjadi pembawa virus kepada ikan lainnya bila di tempat tujuan distribusi tidak melakukan hal yang sama. Cara lain yang dapat ditempuh adalah vaksinasi melalui penyuntikan, sehingga ikan secara biologis memproduksi antibody.

Mengingat bahwa serangan KHV telah menyababkan kerugian yang sangat besar dalam kegiatan produksi ikan mas, regulasi tentang pelarangan peredaran ikan mas dari daerah yang terserang KHV ke daerah baru yang belum terserang, merupakan empati pemerintah agar kerugian yang dialami oleh pembudidaya tidak berlangsung terus-lama-meningkat. Bagi daerah yang fasilitas ikan masnya sudah pernah terjangkiti KHV, upaya awal berupa pemusnahan ikan yang terserang merupakan langkah tepat — walau ‘terasa’ menyakitkan — untuk dilakukan. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah uji PCR secara dini terhadap ikan mas sebelum didistribusikan ke daerah lain. Semua upaya ini memang memerlukan konsistensi, dukungan dana dan metoda lain yang lebih efektif tanpa ‘mengorbankan” para pembudidaya.

Partikel virus masih dapat aktif dalam air hingg empat jam. Penggunaan desinfektan berupa larutan klorin dapat digunakan untuk mengeliminir virus dalam air dan fasilitas lainnya tanpa ikan di dalamnya. Dosis dan lama penggunaan klorin yang sering digunakan adalah 200 ppm (200 mg/l) selama satu jam. Dosis ini tergantung pada tipe klorin yang digunakan. Untuk larutan yang kandungan sodium hipokloritnya sebanyak 5,25% per liter, penggunaan 35 mililiter per gallon air akan menghasilkan konsentrasi 200 mg/l (Noga, 1996 dalam Hartman, et al. 2004). Quaternary ammonium chloride (QAC) yang direkomendasikan untuk digunakan sebagai desinfektan pada wadah dan peralatan lainnya adalah 500 ppm selama 1 jam. Wadah dan peralatan yang didesinfeksi tersebut kemudian dicuci untuk mengeliminir residu dari bahan desinfektan (Hartman, et al. 2004).

Tindak karantina merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menghindari masuknya KHV ke dalam populasi ikan mas yang sudah lama dipelihara. Agar tindak karantina dapat berjalan secara efektif, maka semua ikan baru harus ditempatkan dalam wadah/sistem terpisah dan idealnya berbeda lokasi gedung atau area dari ikan yang sudah lama dipelihara. Disamping wadah tersendiri, peralatan pun harus tersendiri atau dikhususkan bagi ikan yang baru masuk. Di pintu masuk dan ke luar gedung disediakan pula wadah disinfeksi untuk untuk kaki dan pencucian tangan. Waktu yang diperlukan untuk tindak karantina ini minimal 30 hari (Hartman, et al. 2004).

Setelah proses karantina, ikan dikembangkan menggunakan protokol berupa SPO (standard prosedur operasional) dalam tiap tahapan proses kegiatan. Dokumen/SPO menjelaskan secara detil dari semua titik kritis (Critical Control Points — CCP) dan harus diketahui oleh semua personil yang terlibat dalam operasional hatchery. Jika terdapat informasi baru, SPO diperbarui dan dikomunikasikan ke semua personil. Pendekatan lain dalam penerapan biosecurity adalah HACCP (hazard analysis critical control point) dengan melihat dampak produk terhadap kesehatan manusia.

Pendekatan ini telah banyak diterapkan dalam unit produksi (pengelolaan induk, pemijahan, perawatan larva dan benih, pengelolaan air dan pakan) dan pengolahan udang (FAO, 2003).

Berdasarkan tingkat bahaya serangan penyakit di tiap area, sistem operasional hatchery dibagi ke dalam empat tingkatan, yakni 1) area karantina; lokasi dimana sangat berpotensi terdapat pathogen, 2) area sangat sensitif; untuk menghindari potensi pathogen untuk masuk atau keluar, 3) area dengan sensitifitas sedang dan 4) area dengan sensitifitas rendah. Klasifikasi ini sangat ideal untuk diterapkan walaupun pada kenyataanya dapat dimodifikasi dan disesuaikan pula dengan pembaruan SPO (FAO, 2003).

Prinsip dasar aplikasi biosecurity adalah isolasi dan desinfeksi. Beberapa hal mendasar yang berkaitan dengan prinsip ini adalah 1) pengetahuan tentang penyakit yang akan dicegah, 2) daftar penyakit yang dapat dicegah agar tidak masuk ke dalam hatchery, 3) ketersediaan alat/metode dalam mendeteksi pathogen dan pelayanan diagnosa, 4) pengontrolan terhadap benih dan atau induk yang dihasilkan, 5) pengontrolan terhadap lingkungan, 6) managemen dalam pencegahan penyakit serta 7) program pembasmian penyakit bila terjadi wabah.

Biosecurity dikembangkan dengan memperhatikan prosedur kerja dengan pendekatan Critical Control Point (CCP). Dengan kata lain, sistem yang berjalan dalam hatchery dikembangkan menurut aturan dalam prosedur, baik pengelolaan air, pakan, penggunaan obat, pengujian di laboratorium, pemeliharaan ikan, ke luar masuknya staf dari dan menuju ruangan di hatchery, hingga penanganan transportasi baik dari dan menuju hatchery.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Standardisasi Nasional. 1999. SN I01-6131-1999 (Produksi induk ikan mas Cyprinus carpio L. strain majalaya kelas induk pokok). Jakarta

Badan Standardisasi Nasional. 1999. SNI 01-6133-1999 (produksi benih ikan mas, Cyprinus carpio L. strain majalaya kelas benih sebar). Jakarta

Bentsen, H.B. and I.Olesen. 2002. Designing aquaculture mass selection programs to avoid high inbreeding rates. Aquaculture 204:349–359.

Biosecurity Committee. 2004. Report of the Biosecurity Committee of the Waikato Regional Council held in the Council Chamber, Environment Waikato (Waikato Regional Council) office, 401 Grey Street, Hamilton East at 1.00 pm on Tuesday 14 September 2004. Doc # 945376

FAO. 2003. Health management and biosecurity maintenance in white shrimp (Penaeus vannamei) hatcheries in Latin America. FAO Fisheries Technical Paper No. 450. Rome, Italy, 62 pp.

Gorda, S. 2005. Personal communication

Hardjamulia, A. 1995. System pengadaan stok induk ikan mas unggul. Makalah disampaikan pada pelatihan Pengelolaan Induk Ikan Mas di Balai Budidaya Air Tawar, tanggal 10-24 Desember 1995. 13 hal.

Hardjamulia, A. 1998. Karakterisasi dan evaluasi empat varietas ikan mas di Indonesia. Makalah pada Temu pemantapan, Konsultasi dan Evaluasi pelaksanaan program perbenihan di Sukabumi, 12-15 Agustus 1998. Direktorat Jenderal Perikanan. 9 hal.

Hartman, K.H., Yanong, R.P.E., Petty, B.D., Francis-Floyd, R. and Riggs, A.C. 2004. Koi Herpes Virus (KHV) Disease. University of Florida. http://edis.ifas.ufl.edu.

Hulata, G., 1995. A review of genetic improvement of the common carp (Cyprinus carpio L.) and other cyprinids by crossbreeding, hybridization, and selection. Aquaculture 129:143-155

Sucipto, A. 2005. Broodstock Management Ikan Mas dan Nila. Balai Budidaya Air Tawar Sukabumi. 13 hal

Sucipto, A. D. Hidayat dan T. Juanda. 2005 Aplikasi Biosecurity pada Ikan Mas. Balai Budidaya Air Tawar Sukabumi. 18 hal

Rustidja. 1999. Manajemen peningkatan mutu dan produksi masal benih serta induk ikan nila, mas dan lele. Paper disampaikan pada pertemuan perekayasaan, pertemuan BBIS, BBI dan BBUG seluruh Indonesia di Cisarua Bogor, tanggal 2- 5 Agustus 1999. Direktorat Jenderal Perikanan. 17 hal.

Tave, D., 1993. Genetics for fish hatchery managers. The Avi Publishing Company, Inc. America.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: